News Politics

PPKM Diperpanjang, Mensos Risma: Tidak Mungkin Pemerintah Mau Menyiksa Warganya

PPKM Diperpanjang, Mensos Risma: Tidak Mungkin Pemerintah Mau Menyiksa Warganya July 22, 2021
PPKM Diperpanjang, Mensos Risma: Tidak Mungkin Pemerintah Mau Menyiksa Warganya


Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan PPKM sampai tanggal 25 Juli 2021. Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini menyampaikan diperpanjangnya PPKM Darurat harus dilakukan guna mengurangi laju Covid-19 di Indonesia.

Menurut Risma, Covid-19 akan terus bergerak setelah WHO mengumumkan adanya cluster terbaru sehingga jika dibiarkan akan sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat di Indonesia.

“Jadi sebetulnya itu terpaksa harus dilakukan. Jadi sekali lagi, tidak mungkinlah pemerintah itu mau menyiksa warganya, itu tidak mungkin. Itu terpaksa harus kita lakukan supaya mengurangi angka covid-19 segera mungkin karena kalau tidak selesaikan kita akan ribut dengan penyakit terus,” ujar Risma, Rabu,(21/7/2021).

Ia menambahkan, jika tidak diberlakukan PPKM, masyarakat akan terus tertular dan pada akhirnya pemerintah Indonesia hanya terus berkonsentrasi hanya pada perawatan, tabung oksigen, bed, dan lain-lain.

“Kita kemudian enggak bisa bekerja karena itulah dengan di gelontorkan ini kita harap masyarakat tenang, disiplin prokes supaya ini segera putus,” ujarnya.

Untuk update bantuan Mensos menjelaskan pada awal Juli Bantuan Sosial Tunai (BST) telah dicairkan. “Kemarin saya cek di beberapa daerah sudah mulai cair, mereka lebih cepat karena karena melalui PT Pos Indonesia. Kalau melalui PT Pos Indonesia nama keliru dikit enggak apa-apa,” ujarnya.

Namun pada proses penya BST, lanjut Mensos terutama di Aceh mengalami keterlambatan karena tidak disalurkan ke PT. Pos Indonesia tetapi melalui Bank Syariah Indonesia (BSI).

“Mungkin ada masalah dengan yang di Aceh karena Gubernur Aceh minta ke bank syariah Aceh tapi setelah dievaluasi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak mungkin jadi itu ada standar-standar kelola uang sekian. Akhirnya diputuskanlah kita menggunakan bank syariah Indonesia. Nah ini sekarang lagi kita proses melalui BSI sudah mulai proses,” tuturnya.

Kemudian untuk wilayah DKI Jakarta juga telah selesai disalurkan padahal sebelumnya Gubernur DKI Jakarta pada Sabtu 17 Juni, meminta BST disalurkan melalui Bank DKI.

“Kemudian hari Minggu kita rapatkan dengan Bank DKI ternyata mereka tidak sanggup karena dia butuh satu setengah bulan untuk mencetak kartu dan sebagainya. Oleh Karena itu, kemarin saya sudah sampaikan kepada bapak Presiden Joko Widodo, Pak kita lanjutkan lewat PT. Pos Indonesia karena kita berharap satu minggu ini kelar,” kata Risma.

Dalam rangka pelaksanaan program perlindungan sosial, Kemensos telah mengoptimalisasi program bansos yang sudah eksisting, yakni PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST. PKH salur tahap ketiga yakni untuk bulan Juli-Agustus-September, disalurkan pada Juli 2021.

“Kemensos juga mencairkan BST untuk 10 juta KPM selama 2 bulan yakni Mei Juni, yang cair pada Juli. Kemudian untuk 18,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako mendapat tambahan dua 2 bulan, yakni pada bulan Juli dan Agustus. Sehingga mereka seperti menerima 14 bulan,” kata Mensos.

Anggaran untuk PKH sebesar Rp28,3 triliun, dan BPNT/Kartu Sembako sebesar Rp42,3 triliun yang disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Kemudian untuk BST anggaran sebesar Rp15,1 triliun yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia. “Dengan ketiga bansos ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat,” harap Mensos. [okezone.com]